Tanpa Kasus, bjb Syariah Kokoh Bantu Nasabah Miliki Rumah

bank bjb syariah selalau berusaha memberikan kinerja postif dan melayani nasabah dengan sempurna. Dugaan Kasus dan isu kredit fiktif memang beberapa saat lalu menimpa bank bjb syariah. Di tengah isu dan kasus tersebut, manajemen bank pembangunan daerah syariah terbaik di Indonesia ini tampak masih kokoh memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya sambil terus menunjukan kinerja positif.

Hal tersebut terbukti ketika, bank bjb syariah yang merupakan BPD syariah pertama di Indonesia yang memiliki reputasi dan kinerja positif tanpa kasus kredit, melayani pembiayaan Pemilikan Rumah iB Maslahah.

Produk bank bjb syariah ini,  merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk membeli, membangun dan atau renovasi (termasuk ruko, rukan, apartemen dan sejenisnya).

bank bjb syariah ingin memberikan pelayanan prima dan terbaik bagi nasabah serta masyarakat luas. Pasalnya, kebutuhan masyarakat terhadap rumah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Berdasarakan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan mencatat, per tanggal 11 Februari 2019  sebanyak 77.326 unit rumah telah dibangun melalui program Satu Juta Rumah di Indonesia. Dan Kementerian PUPR tetap optimis pembangunan rumah akan terus meningkat.

“Data pembangunan rumah yang tercatat dalam Program Satu Juta Rumah pada Januari 2019 lalu angkanya mencapai 77.326 unit rumah,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid.

Supaya target 1 Juta Rumah terpenuhi, maka pihaknya akan terus mendorong serta menggerakkan seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan seperti pemerintah daerah, kementerian / lembaga, perbankan, asosiasi pengembang, pihak swasta dan masyarakat dalam proses pembangunan rumah untuk mengurangi backlog (kekurangan kebutuhan) rumah di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk pelaksanaan Program Satu Juta Rumah di lapangan. Hal itu dikarenakan pemerintah hanya mampu menyediakan hunian bagi masyarakat melalui dana APBN hanya sekitar 20 persen saja.

Sedangkan sekitar 30 persen pembangunan rumah berasal dari bantuan pembiayaan perumahan bersubsidi yakni KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sisanya 50 persen adalah rumah yang dibangun oleh masyarakat secara swadaya dan pengembang perumahan secara formal.

“Tahun 2018 lalu angka Program Satu Juta Rumah 1.132.621 unit. Target pembangunan rumah untuk masyarakat pada tahun 2019 ini kami tingkatkan dari sebelumnya satu juta unit menjadi 1,25 juta unit,” ujarnya.

Kementerian PUPR, juga telah bekerjasama dengan sejumlah bank untuk menyalurkan KPR Bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Dengan demikian, masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga murah dan terjangkau bisa mengajukan KPR FLPP melalui bank tersebut.

“Kami juga telah melaksanakan kerjasama PKO dengan 25 bank untuk menyalurkan KPR FLPP,” katanya.