perspektifekonomi

Plt Dirut BJB Agus Mulyana mendapat panggilan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Jabar sebagai saksi terkait kasus asuransi. Namun Agus tidak datang memenuhi panggilan tersebut. Dalam surat tertanggal 24 April 2019 yang banyak beredar di publik, plt dirut bjb Agus Mulyana dipanggil terkait penyelidikan terhadap surat dari PT SIB pada 26 Febuari 2019 perihal Permohonan Perlindungan Hukum. Sesuai surat, seharusnya Agus Mulyana memenuhi panggilan pada Senin (29/4/2019) pukul 10.00 WIB.  Agus Mulyana menjabat Plt Dirut Bank BJB mulai akhir 2018 lalu, menyusul diberhentikannya pejabat Dirut sebelumnya Ahmad Irfan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Agus sebelumnya menjabat Direktur Kepatuhan Bank BJB. Rencananya Bank BJB akan menggelar RUPS yang salah satu agendanya menentukan pejabat direktur utama pada Selasa (30/4/2019) hari ini. Diduga panggilan itu terkait pemindahan pengelolaan asuransi dari SIB kepada perusahaan asuransi la...

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) yang juga merangkap sebagai Plt Dirut Bank BJB, dipanggil oleh Polda Jawa Barat. Terkait dugaan pelanggaran analisa kredit dimana Kantor cabang dan KCP tidak melakukan analisa sesuai SOP dan analisa yang layak, khususnya kredit konstruksi. Pemanggilan Plt Dirut bjb  AM berdasarkan SP LIDIK/294/III/2019/DITRESKRIMSUS. Sementara itu, salah seorang petugas Krimsus Polda Jabar saat dikonfirmasi, Jumat (26/4/2019) membenarkan adanya pemanggilan AM tersebut, namun tidak menjelaskan lebih lanjut terkait kasus apa, sebab surat pemanggilan terhadap AM sendiri baru dikirim. Pada masa jabatan Direktur Kepatuhan, yang bersangkutan (AM) tidak melakukan pungsi management resiko dengan permasalahan-permasalahan Resiko Operasional diantaranya tidak dibentuknya cadangan CKPN sehingga terdapat kekurang pembentukan cadangan, OPEX dan Bopo yang tinggi. Kemudian, Resiko Kredit tidak dilaku...

bank bjb syariah sangat anti terhadap kasus korupsi. bjb syariah melihat kasus korupsi sebagai tindakan tercela yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam rangka pencegahan agar kasus bjb korupsi tidak akan muncul. Polri menetapkan dua orang tersangka baru dalam kasus kredit fiktif sebesar Rp548 miliar di bank bjb syariah  atas nama Arif Budirahardja selaku Pimpinan Divisi Pembiayaan Bank BJB Syariah dan Yasril Narapraya selaku Grup Head Ritel Bank BJB Syariah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah tim penyidik melakukan gelar (ekspose) perkara pada Rabu (24/4/2019).  Dedi juga menjelaskan tersangka Yasril Narapraya diketahui berperan sebagai pihak yang turut serta dengan tersangka Yocie Gusman dan Andi Winarto dalam melakukan perbuatan tindak pidana korupsi melalui pengucuran kredit fiktif Bank BJB Syariah ke pihak swasta. "Jadi setelah ekspose...

bank bjb syariah sangat anti terhadap kasus korupsi. bjb syariah melihat kasus korupsi sebagai tindakan tercela yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam rangka pencegahan agar kasus bjb korupsi tidak akan muncul. Kasus kredit fiktif yang melibatkan Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten BJB Syariah ke PT HSK perlahan mulai terungkap. Bank BJB Syariah selaku pemberi kredit tidak memiliki agunan atau jaminan dari PT HSK. Pasalnya, PT HSK selaku debitur justru mengagunkan tanah induk dan bangunan ke bank lain. Dalam kasus tersebut, Bank BJB Syariah telah menyalurkan kredit ke PT HSK periode 2014-2016 senilai Rp548 miliar. Dana itu digunakan PT HSK untuk membangun 161 ruko di Garut Super Blok. Akan tetapi, anak usaha Bank BJB itu tidak memiliki agunan dari kredit yang disalurkan. Sementara itu, kredit tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai Kredit Tanpa Agunan (KTA).Sebab biasanya KTA yang disalurkan oleh perbankan hanya berkisar Rp200 juta hingga Rp300 juta. Ban...

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (bank bjb) sangat anti terhadap kasus korupsi. bjb melihat kasus korupsi sebagai tindakan tercela yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam rangka pencegahan agar kasus bjb korupsi tidak akan muncul. Sebagai bank pembangunan daerah yang terus bertumbuh dan berkembang dimana bjb korupsi tidak ada, bank bjb memiliki jaringan nasabah yang tersebar luas hingga penjuru negeri. Tak hanya dalam kategori individual atau perorangan, nasabah bank bjb juga banyak yang berasal dari kalangan institusi, baik pemerintah maupun yang dikelola oleh pihak swasta. Dalam rangka menjaga jalinan erat hubungan yang telah terbangun antara perseroan dan nasabah institusi dimana  bjb korupsi tidak ada, bank bjb menyelenggarakan bank bjb Customer Gathering & Golf Tournament 2019 yang dihelat pada hari Minggu (22/9/2019) bertempat di Parahyangan Golf Course, Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat. Suasana santai yang terbangu...

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (bank bjb) sangat anti terhadap kasus korupsi. bjb melihat kasus korupsi sebagai tindakan tercela yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam rangka pencegahan agar kasus bjb korupsi tidak akan muncul. bjb melihat salah satu cara ampuh agar bjb korupsi tidaklah muncul yakni dengan memiliki karyawan yang berintegritas tinggi dan mampu berinovasi. Dari sekian banyak bank pembangunan daerah (BPD) yang beroperasi di Indonesia, Bank bjb tanpa kasus korupsi merupakan salah satu yang telah berusia di atas 50 tahun. Bahkan, bersama Bank DKI, Bank BJB tanpa korupsi tergolong BPD yang paling tua (didirikan tahun 1961). Tanpa BJB korupsi, BJB tentu menghadapi tantangan dari sisi regulasi yang semakin banyak memberikan tekanan dalam hal likuiditas dan permodalan. Lalu, karena bergerak di industri perbankan, tantangan disrupsi teknologi tentu juga dihadapi agar tidak adanya BJB korupsi. “Disrupsi teknologi telah mengubah la...

Cegah Korupsi, bjb Perkuat Penetrasi Digital UMKM  PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (bank bjb) sangat anti terhadap kasus korupsi. bjb melihat kasus korupsi sebagai tindakan tercela yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam rangka pencegahan agar kasus bjb korupsi tidak akan muncul. bjb melihat salah satu cara ampuh agar bjb korupsi tidaklah muncul yakni dengan mendorong sistem digitalisasi perbankan. Salah satu digitalisasi agar bjb korupsi tidak terjadi adalah dengan melakukan penetrasi pasar digital ke bakal memperluas penetrasi pasar digital ke segmen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di pasar tradisonal di Jawa Barat dan Banten. Penetrasi digital bakal menggunakan QR Payment bank bjb.  Direktur IT, Treasury dan International Banking bank bjb Rio Lanasier mengatakan, pihaknya saat ini terus mempercepat kesiapan jaringan dan instruktur QR code, sebelum dipakai secara serentak mulai Januari 2020. Bank bjb, kata dia, bakal meng...